Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Ketidakmerataan Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan Keselarasan Dengan RPJMD Di Kabupaten Banyuwangi
Main Article Content
Fardanila Utari
Haris Balady
Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten yang melakukan pengelolaan anggaran daerah yang ditujukan untuk pengembangan di berbagai sektor Misalnya saja pariwisata, ekonomi dan juga pendidikan ataupun kehidupan sosial. Namun Hal ini menimbulkan isu dan juga hambatan di mana pemerintah daerah menemui adanya Ketidakmerataan terkait dengan alokasi dana Terhadap beberapa wilayah terutama area yang tidak memiliki potensi untuk bisa dikembangkan dengan baik. Jurnal ini meneliti terkait dengan adanya faktor dan juga alasan ketidakmerataan alokasi dana daerah dan juga strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Periode 2021-2026. Dengan menggunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis ketimpangan alokasi anggaran dari program RJPMD Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan adanya defisit yang dialami dalam pengelolaan anggaran sebagai salah satu alasan ketidakmerataan alokasi dana. Selain itu seperti adanya perbedaan potensi daerah dan juga pengembangan yang menyebabkan area tertinggal dan tidak berpotensi seringkali mengalami mengalokasian dana yang sangat rendah. Strategi yang dilakukan tentu saja untuk bisa mengembangkan secara merata berbagai area dan juga wilayah sesuai dengan masing-masing potensi dan juga keuntungannya. Kabupaten Banyuwangi sendiri memanfaatkan area wisata seperti gunung dan juga laut, pemanfaatan sektor sumber daya alam dari nelayan terkait dengan hasil bumi, dan juga menjual budaya serta sosial seperti penampilan khas dan tradisional untuk menarik wisatawan .
Ambya, A. (2020). Transformation of Village Fund Allocation on Income Inequality and Rural Areas in Indonesia. Journal of Development Economics, 9(1), 16-23.
analisis sikap , norma subjektif, kontrol perilaku. (n.d.).
Bappeda Banyuwangi. (2022). Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
Bapenda Banyuwangi. (2023). Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan.
BPS Banyuwangi. (2022). Statistik Banyuwangi 2022. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.
Dewiana, L. (2022). Analisa Potensi Ekonomi Daerah Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026. Education Achievement: Journal of Science and Research, 60-71.
DJPK Kemenkeu. (2023). Dana Transfer dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Keuangan RI.
Dan, P., Koperasi, K., Setianingrum, N., Kholipah, S., & Munawwarah, K. (2024). Strategi Peningkatan Efektivitas Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) Dalam Meningkatkan DOI : https://doi.org//10.54832/judimas.v2i2.299
Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). JPPUMA: Journal of Governance and Political Social UMA. Analysis of the Impact of Management and Use of Village Funds on Regional Development. http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma
Kemendagri. (2023). Pedoman Musrenbang dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Daerah.
Kemenkeu RI. (2023). Laporan Alokasi Anggaran Daerah dan Ketimpangan Fiskal.
Knight, J. (1992). Institutions and Social Conflict, The Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge University Press, Cambridge [England]; New York, N.Y.
Masruroh, N., Ferdianto, Nelly Septya Agus Salim, & Nafiah Nur Andini. (2024). Pengabdian Kolaboratif dalam Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. JILPI : Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi, 2(3), 673–682. https://doi.org/10.57248/jilpi.v2i3.372
Qomaini, M. A. (2022). Komunikasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. The Commercium, 5(3), 179-190.
Rahman, A. G., Amin, F., AP, M., & Wanto, A. H. (2021). Implementasi Kebijakan Kepariwisataan dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi). Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.
Rahayu, V. W., & Purwanto, D. (2024). Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(3), 1-16.
RPJMD Banyuwangi. (2021-2026). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Shidqi, A. I., & Murdiansyah, I. (2024). The Measurement of Regional Government Financial Performance Using the Value for Money Principle. Gorontalo Accounting Journal, 7(2), 351–359. DOI: 10.32662/gaj.v7i2.3480
Septalinda, F., Supratono, Supriyono, B., & Suryawati, D. (2023). Participatory Budgeting in Practice: A Case Study of the Banyuwangi District Legislative. KnE Soc. Sci. https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14132
Sulthoni, M. F. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tahun 2018-2019. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Wijayanti, A. T., Mamonto, F., & Bulo, L. (2025). Conformity of Planning and Budgeting Documents for Regional Government Budgets (APBD) at the Regional Research and Development Planning Agency of Kotamobagu City. Technium Soc. Sci. J., 67, 25.
