Vol. 1 No. 4 (2025): Menulis - April

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah diberlakukan di Kabupaten Solok, Peraturan Daerah ini memuat beberapa kebijakan perubahan dari Peraturan Daerah lama dalam Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu mengenai, Penambahan mata pelajaran Kurikulum Muatan Lokal yang berdiri sendiri dan di integrasikan bahan kajiannya ke mata pelajaran yang relevan, tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan, penggalangan dana kepada orang tua peserta didik dan masyarakat untuk penyelenggaran Pendidikan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan metode pendekatan perundang-undangan yaitu metode yang menitikberatkan aspek yuridis berdasarkan peraturan hukum dan praktik-praktik dalam masyarakat yang berkaitan dengan penelitian kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab perumusan masalah yang ada. Hasil penelitian yaitu Pertama Peraturan Daerah tersebut belum terlaksana secara efektif dan efisien dengan berbagai kendala termasuk ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang ditandai dengan belum adanya bahan ajar resmi yang dikeluarkan serta berbagai kendala yang ditemukan. Kedua faktor pendukung implementasi peraturan daerah ini yaitu adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan di daerah nya serta Peraturan Daerah sebelumnya yang dipandang belum mampu secara utuh memenuhi kondisi khusus Kabupaten Solok serta faktor penghambat yaitu jam pelajaran yang sudah penuh setiap minggunya untuk kurikulum muatan lokal, tenaga pendidik yang tidak ada dan ketidakmampuan sekolah untuk menggaji tenaga pendidik, serta ketidakberanian sekolah dalam menggalang dana pada orang tua peserta didik dan masyarakat untuk penyelenggaraan Pendidikan.