Tahapan Legislasi Perda PPDB Berdasarkan Sistem Zonasi Oleh DPRD Padang Pariaman
Main Article Content
Felia Fitri
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan legislasi terkait implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Padang Pariaman. Sistem zonasi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan dan mengurangi disparitas kualitas antar sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta mewawancarai pihak-pihak terkait seperti anggota DPRD di Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi secara komprehensif tahapan-tahapan legislasi yang telah dilalui dalam menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan PPDB berbasis zonasi, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi selama proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan PPDB zonasi di Kabupaten Padang Pariaman agar implementasinya lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan
Anggota DPRD Kota Medan Dalam Menghasilkan Kebijakan Responsif Gender.” Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar: 1220
Bisati. (2024). “PPDB Di Kabupaten Padang Pariaman, Disdikbud Sempurnakan Draft Zonasi Tahun Pelajaran 2024/2025.” minangkabaunews
Birkland, T. A. (2011). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making (3rd ed.). M.E. Sharp
Budi Raharjo, Sabar, Yufridawati, Ais Rahmawati, and Joko Purnama. (2020). Penerimaan Peserta Didik Berdasarkan Zonasi Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. (2024). Dokumen Draft Zonasi dan Hasil Rakor PPDB 2024/2025
DPRD Kabupaten Padang Pariaman. (2024). Laporan Reses dan Agenda Legislasi DPRD Tahun 2024. Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman
Dunn, W. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Fadzlurrahman.( 2024). “Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia.” Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan 3(1):45–56. doi: 10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226.
Farida, Nugrahani. (2008). “Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.” Buku Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa 1(1): 305.
Hattami, Muhamad. (2022). “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.” Repository IPDN 1–11
Isroji, Khoirul Anam, Andrie Irawan, Moh Shofiyul Huda MF, Ahmad Syafii Rahman, dan Fadzlurrahman Fadzlurrahman. 2024. “Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia.” Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan 3(1):45–56. doi: 10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226
Kumala, Nur’aini Dewi, Farid Setiawan, Rahmadin Munauwarah, Eni Wulandari, and Tramidzi Tramidzi. (2021). “Legitimasi Dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan.” Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan 6(2): 12–19. doi:10.47435/jpdk.v6i2.625
Muharaini, Fadzilla, and Desri Nora An. (2022). “204-Article Text-1477-1-10-20230508.” 4(2): 90–99
Nugroho, R. (2014). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo
Ombudsman Republik Indonesia. (2023). “Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023.” Ombudsman Republik Indonesia: 1–121
Sudiyono, Sudiyono. (2008). “Perspektif Pendidikan Menengah Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.” El-HARAKAH (TERAKREDITASI) 5(1): 33. doi:10.18860/el.v5i1.5148
Sirojudin, Didin, Suryadi, and Siti Zulaikha. (2020). “Implementasi Kebijakan Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri Di DKI Jakarta.” Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik 2(2):73–8679
Sulasmi, Emilda. (2021). Medan: UMSU Press Buku Ajar Kebijakan Permasalahan Pendidikan
Tilaar, H.R. (1999). Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani. Jakarta: Grasindo
Tilaar, H. (2009). Kekuasaan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta.
