Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dan Rekonsiliasi Aset Sebagai Upaya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di BPKAD Jember
Main Article Content
Khansa Tabita Anjali
Muzemmil Ubaidillah
Yare Kapilah Wastu
Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember memiliki peran strategis dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah. Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan rekonsiliasi aset adalah dua proses penting yang memastikan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Verifikasi SPM memastikan pembayaran sesuai ketentuan, sedangkan rekonsiliasi aset menjaga kesesuaian antara catatan administrasi dan kondisi fisik aset daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan verifikasi SPM dan rekonsiliasi aset di BPKAD Kabupaten Jember serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memahami dan menganalisis dinamika pelaksanaan verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan rekonsiliasi aset di BPKAD Kabupaten Jember secara kontekstual, tanpa mengubah atau memanipulasi informasi yang ada. Dengan menggunakan metode ini, dapat menyajikan gambaran yang lebih akurat mengenai bagaimana kedua proses tersebut dilaksanakan dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pamungkas, Tree Setiawan dkk. “Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap oleh BPKAD Kabupaten Jember.” Contemporary Public Administration Review (CoPAR) 2, no. 1 (2024); 16-32. https://doi.org/10.26593/copar.v2i1.8321.16-32.
Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah
Nasution, Dito Adhitia Darma. “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Pada Sekretariat Dprd Provinsi Sumatera Utara.” Prosiding Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa 1, No. 1 (2022): 72-77. https://doi.org/10.46576/prosfeb.v1i1.39
Ramayu, I Made Satrya, B, Muslimin. “Penginputansuratperintahmembayar(Spm)Melalui Website Smart Badung Pada Dinas Kebudayaan Badung.” ARADHANA-Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, No. 1 (2025); 8-13.
Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin, Antarsari Press, 2011.
Burhanuddin. “Laporan Kegiatan Tentang Perhitungan Aset Tetap Pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.” Diploma thesis, Politeknik Palcomtech, 2022.
Nahar, Aida, Hadiyanti, Ambar Sari. “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara.” Jurnal Rekognisi Akuntansi 2, No. 2 (2018): 82-97. https://doi.org/10.34001/jra.v2i2.127
Sagita, Oktavia Dewi. “Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Opd Kota Surabaya.” JRAK 9, No. 9, hal 49
Uncoro, H. (2021). Manajemen Keuangan Daerah: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Wijaya, D. (2020). Akuntabilitas Keuangan Daerah. Jakarta: Rajawali Press.
Sutrisno, B. (2022). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Surabaya: UMM Press.
Prasetyo, R. (2021). Audit Keuangan Daerah: Prinsip dan Praktik. Bandung: Alfabeta.
Wibowo, S. (2020). Rekonsiliasi Aset Daerah: Tantangan dan Solusi. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19(3)
Nugroho, P. (2021). Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah: Tantangan dan Solusinya. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
Daryanto, R. (2021). Peningkatan Transparansi Keuangan Daerah Melalui Verifikasi SPM. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 8(2)
Firmansyah, A. (2022). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Santoso, H. (2020). Akuntabilitas dan Pengelolaan Aset Daerah. Malang: Universitas Malang Press.
Prabowo, A. (2020). Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Perspektif Reformasi Birokrasi. Jurnal Administrasi Publik, 7(1)
Riana, T. (2021). Evaluasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Marzuki, S. (2021). Audit dan Verifikasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
Hadi, P. (2020). Mekanisme Pembayaran dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Publik, 12(3)
Kusnadi, I. (2020). Peran Rekonsiliasi Aset dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Manajemen Keuangan, 10(4)
Yuliana, M. (2021). Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Akuntabel. Bandung: Karya
