Patologi Birokrasi Dan Kegagalan Sistem Pengawasan Pemerintahan: Analisis Kasus Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021
Main Article Content
Ilmy Kania Anugrah
Nurdian Chamellia Putri
Syifa Nurraniah
Ivan Darmawan
Kasus suap pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya mencerminkan penyimpangan individu, tetapi juga mengindikasikan adanya patologi birokrasi dan kegagalan sistem pengawasan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk patologi birokrasi yang terjadi, mengidentifikasi penyebab kegagalan sistem pengawasan pemerintahan dalam mencegah praktik suap, serta menganalisis dampaknya terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari putusan pengadilan, dokumen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber terpercaya lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Patologi Birokrasi Siagian, Fraud Triangle Cressey, Formula Korupsi Klitgaard, konsep pengawasan pemerintahan, dan good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus tersebut mencerminkan patologi birokrasi berupa korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya integritas aparatur. Kegagalan pengawasan disebabkan oleh tidak optimalnya pengawasan preventif, pengawasan melekat (WASKAT), pengawasan fungsional, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kondisi tersebut berdampak pada melemahnya akuntabilitas, transparansi, rule of law, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan integritas aparatur menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Antara. (2022, 31 Desember). Mencari titik terang andil Bupati Bogor di pusaran suap auditor BPK. AntaraNews. https://www.antaranews.com/berita/3330105/mencari-titik-terang-andil-bupati-bogor-di-pusaran-suap-auditor-bpk
Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2023. BPS. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2046/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2023-sebesar-3-92--menurun-dibandingkan-ipak-2022.html
Cressey, D. R. (1953). Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement. Free Press.
CNBC Indonesia. (2022, 28 April). Bupati Bogor Ade Yasin jadi tersangka gegara suap auditor BPK. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220428050044-4-335537/bupati-bogor-ade-yasin-jadi-tersangka-gegara-suap-auditor-bpk
Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. PT Gramedia Pustaka Utama.
Detik News. (2022, 27 April). Kena OTT, Bupati Bogor diduga terima duit SKPD untuk suap pemeriksa BPK. Detik. https://news.detik.com/berita/d-6054055/kena-ott-bupati-bogor-diduga-terima-duit-skpd-untuk-suap-pemeriksa-bpk
Detik News. (2022, 27 April). Kronologi OTT Bupati Bogor Ade Yasin terkait kasus suap. Detik. https://news.detik.com/berita/d-6054799/kronologi-ott-bupati-bogor-ade-yasin-terkait-kasus-suap
Detik News. (2023, 9 Maret). Suap pegawai BPK, Bupati Bogor Ade Yasin tetap dibui 4 tahun di MA. Detik. https://news.detik.com/berita/d-6609477/suap-pegawai-bpk-bupati-bogor-ade-yasin-tetap-dibui-4-tahun-di-ma
Fukuyama, F. (2014). Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy. Farrar, Straus and Giroux.
Transparency International Indonesia. (2023, 31 Januari). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022: Penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. TI Indonesia. https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/
Illahi, B. K., & Alia, M. I. (2017). Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara melalui kerja sama BPK dan KPK. Jurnal Integritas, 2(3), 1–28.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues (World Bank Policy Research Working Paper No. 5430). World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-5430
KBR. (2022, 28 April). KPK tetapkan Bupati Bogor Ade Yasin tersangka suap audit BPK. KBR.id. https://kbr.id/articles/indeks/kpk_tetapkan_bupati_bogor_ade_yasin__tersangka__suap_audit_bpk
Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. University of California Press.
Kompas. (2022, 25 September). Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin divonis 4 tahun penjara, ini perjalanan kasusnya. Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/25/180000565/bupati-bogor-nonaktif-ade-yasin-divonis-4-tahun-penjara-ini-perjalanan
Lembaga Administrasi Negara. (2000). Akuntabilitas dan good governance. LAN.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.
Ridwan HR. (2014). Hukum administrasi negara (Ed. revisi). PT RajaGrafindo Persada.
Rohman, Z. (2025). Pukat UGM usulkan APIP tak lagi di bawah kekuasaan kepala daerah. Pusat Kajian Antikorupsi UGM.
Siagian, S. P. (2012). Patologi birokrasi: Analisis, identifikasi, dan terapinya. Ghalia Indonesia.
Situmorang, V. M., & Juhir, J. (1994). Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah. Rineka Cipta.
Tempo. (2022, 28 April). KPK jelaskan kronologi OTT Ade Yasin yang diduga suap pegawai BPK. Tempo.co. https://www.tempo.co/hukum/kpk-jelaskan-kronologi-ott-ade-yasin-yang-diduga-suap-pegawai-bpk-363167
Thoha, M. (2014). Birokrasi & politik di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.
Universitas Airlangga. (2020). Optimalisasi peran APIP daerah sebagai upaya preventif dalam tindak pidana korupsi. Unair News.
United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. UNDP.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
World Bank. (1992). Governance and development. World Bank.
