Evaluasi Tata Kelola Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan pada Tingkat Kelurahan di Bontang Lestari Kota Bontang
Main Article Content
Achmad Zainal Abidin
Kemiskinan tetap menjadi persoalan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena ketepatan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola verifikasi dan validasi data kemiskinan pada tingkat Kelurahan Bontang Lestari serta mengidentifikasi kendala dan upaya perbaikannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola verifikasi dan validasi data kemiskinan telah berjalan cukup sistematis melalui pendataan awal, pemeriksaan administrasi, verifikasi lapangan, penghapusan data yang tidak sesuai, dan usulan data baru. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi warga, keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah, ketidaksesuaian data awal, perbedaan persepsi masyarakat, serta belum optimalnya integrasi data antarinstansi. Temuan lain memperlihatkan bahwa keterlibatan RT dan masyarakat cukup membantu proses identifikasi warga, tetapi transparansi prosedur dan pemahaman publik terhadap hasil verifikasi masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, disarankan pembaruan data dilakukan secara berkala, peningkatan kapasitas petugas diperkuat, pemanfaatan teknologi dioptimalkan, sosialisasi kepada masyarakat ditingkatkan, dan koordinasi lintas instansi diperbaiki secara berkelanjutan.
Buku:
Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press.
Kurniawan, T. (2022). Manajemen data dan kebijakan publik di era digital. Rajawali Pers.
Mendrofa, S. A., Yuliana, S., Mustanir, A., Oktaviane, D. P., Anita, D., Hakim, L., Yusup, R. M., Agussalim, A., Rizal, Handayani, D. N., Rizke, D., & Kusnadi, I. H. (2025). Good governance melalui publik digital. CV Mega Press Nusantara.
Noviko, S. (2024). Birokrasi di era turbulensi. Wawasan Ilmu.
Sarihati, T., Kurniadi, B., & Rohayati, Y. (2023). Tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik. CV Mega Press Nusantara.
Suharto, E. (2023). Kebijakan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia (Edisi revisi). Alfabeta.
Sujarwoto, & Sahputri, R. A. M. (2023). Public value management: Model tata kelola pelayanan publik. Universitas Brawijaya Press.
Jurnal:
Ballu, D. Z. A., & Fahlevvi, M. R. (2025). Strategi adaptif dalam validasi data kemiskinan: Mengatasi kendala infrastruktur digital melalui pendekatan door-to-door. Registratie, 7(2), 128–142. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i2.5906
Hidayat, M. R. R., & Amirudin, M. D. (2024). Implementasi aplikasi BANGKIT dalam validasi dan verifikasi angka kemiskinan: Studi di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14(2), 166–175.
Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). Strategi pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Konstituen, 4(1). https://doi.org/10.33701/jk.v4i1.2598
Setiawan, I., & Soraya, B. (2025). Inovasi digitalisasi layanan kependudukan sebagai
instrumen penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten. Registratie, 7(2), 94–110. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i2.5570
Wardana, M. S., & Saribulan, N. (2024). Sosialisasi, verifikasi dan validasi data dalam pendataan keluarga miskin pada aplikasi Kelurahan On Mobile (KELOM) di Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat, 4(2), 1–13.
Widyaningsih, D., Ruhmaniyati, & Toyamah, N. (2023). Urgensi memutakhirkan data terpadu kemiskinan secara berkelanjutan dan berkualitas: Pembelajaran dari studi kasus di enam daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 31(2), 179–200. https://doi.org/10.55981/jep.2023.1013
Yurisna, N., & Sarihati, T. (2025). Kualitas pelayanan publik Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam perspektif good governance. Journal of Indonesian Rural and Regional Government, 9(1). https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.676
Dokumen Instansi dan Laporan:
Badan Pusat Statistik Kota Bontang. (2025, October 14). Persentase penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 3,21 persen, menurun 0,53 persen poin terhadap tahun 2024.
Kelurahan Bontang Lestari. (2025). Hasil verifikasi dan validasi serta usulan baru data kemiskinan Kelurahan Bontang Lestari tahun 2025.
Pemerintah Kota Bontang. (2025). Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bontang Tahun 2025–2029.
Sekretariat Daerah Kota Bontang. (2025, May 23). Wali Kota dan Wawali pimpin rakor evaluasi 100 hari kerja, tekankan percepatan validasi data kemiskinan dan stunting.
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang. (2026, April 7). Pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemkot Bontang hadirkan dashboard informasi terintegrasi.
Peraturan Perundang-Undangan:
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
